BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA ( RKP DESA ) DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa adalah dokumen perencanaan yang memuat pokok-pokok kebijakan pembangunan desa dan menuntun kearah tujuan pencapaian visi dan misi desa.  Dokumen RKP Desa menjadi dasar Penyusunan Dokumen Penganggaran Desa, yakni APBDes, yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

Setelah Rapat Penyusunan RKP Desa yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 di Aula Kantor Dinas PMD Kabupaten Jember beberapa hari yang lalu , Dinas PMD Kabupaten Jember menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP Desa ) Tahun 2023. Bertempat di Rumah Makan Lestari Jember, Selasa, 9 Agustus 2022 , acara Bimtek  Penyusunan RKP Desa Tahun 2023 ini menghadirkan beberapa narasumber, antara lain :

1.Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Desa, Abdul Ghofur,S.STP,M.Si.

2.Analis Pengembangan Ekonomi Pedesaan, Ahmad Syaifudin Hanum,S.IP

3.Tenaga Pendamping Ahli Kabupaten, Dodik Merdiawan

Bimtek dihadiri 19 OPD antara lain  Bappeda, Diskominfo, Bakesbangpol, Dinkes, Disnaker, Dinsos, Dispendukcapil, DP3AKB, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas PU Bina Marga dan SDA, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, DLH, Dinas TPHP, Dinas Perikanan, Diskop dan UMKM, Disperindag, Disparbud, Dinas Perpustakaan dan Arsip. Selain dihadiri 19 OPD, kegiatan Bimtek juga dihadiri oleh perwakilan dari 28 kecamatan se kabupaten Jember.

Bimtek dibuka oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang diwakili oleh Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Jember, Nurul Hafid Yasin, S. STP, M. Si. 

Dengan diadakannya Bimtek Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa  ini diharapkan akan mempercepat dalam proses pembuatan RKP Desa dan meningkatkan kemampuan Tim tentang teknis penyusunan sehingga dalam penyusunan rencana dapat maksimal, efisien dan efektif  sesuai dengan perundang - undangan, dapat melaksanaan pembangunan desa yang berkesinambungan serta dapat mensinergikan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan program pemerintah dan pemerintah daerah.